Lumajang, sebuah kabupaten di Jawa Timur yang kaya akan keindahan alam dan potensi wisatanya, juga memiliki warisan budaya yang tak kalah memesona. Lebih dari sekadar pertunjukan atau tradisi lisan, Lumajang mempunyai legalitas akan budaya yang baik, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat untuk melindungi serta melestarikan aset tak benda ini melalui kerangka hukum dan kebijakan yang kuat. Ini adalah langkah progresif untuk memastikan keberlangsungan budaya bagi generasi mendatang.

Komitmen Melalui Peraturan Daerah

Komitmen Lumajang terhadap pelestarian budaya terlihat dari adanya regulasi daerah yang mendukungnya. Kabupaten Lumajang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Perda ini mengatur jenis dan mekanisme pelestarian cagar budaya baik yang berada di darat maupun di air wilayah Lumajang. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya secara bertanggung jawab.

Lebih lanjut, keberadaan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan juga menjadi bukti nyata. Perbup ini memfasilitasi pembentukan dan pengakuan lembaga adat di tingkat desa, yang seringkali menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta kearifan lokal. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada objek budaya, tetapi juga pada subjek dan pelestari budaya itu sendiri.

Pengajuan Warisan Budaya Tak Benda

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang secara proaktif terus melakukan kajian dan pengajuan untuk mendaftarkan kesenian dan ritual asli Lumajang ke dalam daftar Warisan Budaya Tak Benda (WBTb). Beberapa kesenian seperti Tari Glipang Rodat, Jaran Slining, dan musik Danglung telah diajukan. Bahkan, beberapa warisan budaya tak benda Lumajang seperti Jaran Jencak, Tari Topeng Kaliwungu, dan kuliner Krecek Rebung telah resmi diakui. Legalitas ini memberikan perlindungan, pengakuan, dan sekaligus promosi di tingkat nasional maupun internasional.

Pengakuan ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab. Dengan status WBTb, kesenian dan ritual tersebut menjadi milik bersama masyarakat dan boleh digunakan secara non-komersial, memastikan akses dan partisipasi yang lebih luas dalam pelestariannya.

Jalan Tol Trans Jawa telah menjadi tulang punggung konektivitas di Pulau Jawa, menghubungkan berbagai kota besar dari Merak hingga Probolinggo. Namun, sebagian besar masyarakat mungkin belum menyadari bahwa proyek ambisius ini sebenarnya belum sepenuhnya tersambung. Masih ada beberapa ruas yang dalam tahap konstruksi, menimbulkan pertanyaan besar: kapan seluruh jaringan ini akan benar-benar rampung?

Ruas yang menjadi bagian terakhir untuk melengkapi jaringan Tol Trans Jawa adalah Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi). Ini adalah segmen krusial yang akan menghubungkan ujung timur Pulau Jawa. Tanpa ruas ini, perjalanan dari Merak hingga Banyuwangi melalui tol belum bisa dilakukan secara penuh, sehingga efisiensi waktu dan biaya belum optimal.

Pembangunan Tol Probowangi sendiri dibagi menjadi beberapa seksi. Seksi pertama, dari Gending hingga Besuki, sedang dalam tahap penyelesaian. Namun, untuk seksi-seksi selanjutnya yang akan menghubungkan Besuki hingga Banyuwangi/Ketapang, progres pembebasan lahan dan konstruksi masih 0% untuk sebagian besar ruas. Ini menjadi tantangan besar.

Pemerintah menargetkan keseluruhan Tol Trans Jawa, termasuk ruas Probolinggo-Banyuwangi, akan rampung sepenuhnya setelah tahun 2025. Target ini menunjukkan bahwa proyek besar ini masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk benar-benar selesai. Kendala pembebasan lahan seringkali menjadi faktor utama yang memperlambat progres pembangunan.

Meskipun belum tersambung penuh, ruas-ruas yang sudah beroperasi telah memberikan dampak positif yang signifikan. Perjalanan antar kota menjadi lebih cepat, distribusi barang lebih efisien, dan potensi ekonomi di sepanjang jalur tol pun meningkat. Ini adalah bukti keberhasilan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan kontraktor terus berupaya mempercepat pembangunan. Berbagai metode konstruksi inovatif diterapkan untuk mengatasi tantangan medan dan teknis. Komunikasi dengan masyarakat terkait pembebasan lahan juga terus diintensifkan.

Penyelesaian Tol Trans Jawa secara menyeluruh sangat dinantikan. Tidak hanya akan mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga akan membuka potensi pariwisata dan investasi baru di wilayah Jawa Timur bagian timur. Konektivitas penuh akan mendorong pemerataan pembangunan.

Pada akhirnya, meskipun Tol Trans Jawa belum sepenuhnya tersambung, komitmen pemerintah untuk menuntaskannya sangat kuat. Dukungan dari berbagai pihak dan percepatan di lapangan diharapkan dapat mewujudkan impian konektivitas penuh di Pulau Jawa. Mari nantikan rampungnya proyek vital ini setelah tahun 2025.