Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua, yang vital untuk kemajuan daerah, justru terganjal kasus korupsi. Skandal suap dan gratifikasi dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di daerah ini telah menyeret Bupati non-aktif ke meja hijau. Pembangunan infrastruktur yang seharusnya membuka akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kini tercoreng oleh praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan rakyat Papua.

Kasus korupsi ini menunjukkan betapa rentannya pembangunan infrastruktur terhadap penyelewengan dana. Modus operandi yang terungkap meliputi pemberian suap untuk memuluskan proyek, penerimaan gratifikasi sebagai imbalan, dan dugaan mark-up anggaran. Dana yang sangat dibutuhkan untuk membangun jalan, jembatan, atau fasilitas dasar lainnya, malah masuk ke kantong-kantong pribadi, menghambat kemajuan daerah yang terisolasi.

Dampak dari korupsi dalam pembangunan infrastruktur di Mamberamo Tengah sangatlah nyata. Proyek-proyek menjadi molor, kualitas bangunan dipertanyakan, bahkan ada yang mangkrak. Aksesibilitas masyarakat terhambat, dan potensi ekonomi daerah tidak bisa berkembang optimal. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang sangat mendambakan kemajuan di wilayah mereka.

Lebih lanjut, skandal ini merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan proses. Masyarakat menjadi skeptis terhadap setiap proyek yang digulirkan, karena dicurigai ada kepentingan pribadi di baliknya. Kehilangan kepercayaan ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan dan menciptakan jurang antara pemerintah dan rakyatnya.

Penegakan hukum yang tegas terhadap Bupati non-aktif dan pihak-pihak lain yang terlibat sangat penting. Proses hukum harus berjalan transparan dan adil untuk memberikan efek jera. Ini menunjukkan komitmen negara untuk membersihkan praktik korupsi di semua tingkatan, termasuk dalam di daerah-daerah yang sulit dijangkau sekalipun.

Pelajaran dari kasus Mamberamo Tengah ini adalah urgensi pengawasan yang ketat dan transparan dalam setiap pembangunan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga pengawas lainnya harus lebih proaktif dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi, bahkan di daerah yang dianggap jauh dari pantauan.

Diharapkan kasus ini menjadi momentum untuk pembersihan total dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi, proyek-proyek dapat berjalan lancar dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita dukung upaya pembangunan yang bersih demi kemajuan Mamberamo Tengah dan seluruh pelosok Papua.